Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil

Beritane – Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai ketentuan Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dinyatakan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti tahunan, Cuti Besar, cuti sakit, cuti melahirkan. Cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Maka Kepala BKN menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Dan pada kesempatan ini admin akan berbagi cara pengajuan Cuti Sakit bagi Pegawai Negeri Sipil.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan hak bagi setiap Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.

Yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN.

Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

2. Alasan pribadi dan mendesak antara lain sebagai berikut:

  1. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  2. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
  3. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
  4. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
  5. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau
  6. merawat /mendampingi orang tua/mertua yang sakit/uzur.

3. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

4. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b. harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan.

5. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, huruf d. dan huruf e harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.

6. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f harus melampirkan surat keterangan dokter.

7. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

8. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat diperpanjang. paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

9. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya

10. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil

11. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan / permohonan secara tertulis kepada PPK. disertai dengan alasan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.b

12. Berdasarkan permintaan/ permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan . kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga). menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiranl.d

13. Dalam hal permintaanlpermohonan cuti disetujui, Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. menandatangani persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 12.

14. Dalam hal permintaan/permohonan cuti ditolak, Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan.

15. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 12 diperuntukkan kepada:

  1. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
  2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Badan dan atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

16. Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.e

17. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.

18. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.

19. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.

20. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil

2I. PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang. maka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan / permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara. disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.f

22. Permintaan /permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.

23. Permintaanlpermohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan negara.

24. Berdasarkan permintaan/permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 23. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan/permohonan persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga) menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.g

25. Dalam hal permintaan/permohonan perpanjangan cuti disetujui, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 24.

Ketentuan Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil selengkapnya dapat anda unduh di sini.

Baca: 

1. Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

2. Cara Pengajuan Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil

3. Cara Pengajuan Cuti Besar bagi Pegawai Negeri Sipil

4. Cara Pengajuan Cuti Sakit bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Cara Pengajuan Cuti Melahirkan bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Cara Pemberian Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil

7. Cara Pengajuan Cuti Karena Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil

Demikianlah Info terkait Cuti Karena Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil, semoga bermanfaat.

Bagi anda yang menginginkan artikel terbaru dari beritane.com. silahkan klik pada Notify me of new post by email yang ada di bawah artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.