John Locke dan Gagasannya dalam Revolusi Perancis

Beritane.com – John Locke dan Gagasannya dalam Revolusi Perancis

Munculnya gagasan-gagasan baru tentang pemerintahan memberikan pengaruh yang berarti terhadap timbulnya suatu revolusi. 

Gagasan-gagasan baru tersebut umumnya muncul sebagai wujud koreksi atau penentangan dari sistem pemerintahan yang sedang terjadi di Eropa pada saat itu, yaitu sistem monarki absolut.

Pemerintahan dengan sistem monarki absolut dinilai tidak sesuai dengan peekembangan jaman yang pada saat itu sudah berubah karena dipengaruhi oleh arus pencerahan (aufklarung).

John Locke melancarkan protesnya terhadap absolutisme Perancis dengan mengemukakan ide-ide mengenai hak asasi manusia (hak milik, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan); stated rule by law; dan perlunya pemisahan kekuasaan.

Ia mengemukakan gagasan tentang perlunya dibangun sebuah pemerintahan yang berdasarkan dan dibatasi oleh suatu undang-undang.

Oleh karena itu, sistem kerajaan yang berkembang pada masa itu perlu dilengkapi dengan adanya undang-undang sehingga negara berbentuk monarki parlementer.

Pemerintah menurut Locke hanyalah bertugas sebagai penjaga malam saja, artinya biarkan rakyat diberikan kebebasan untuk berbuat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian, sedangkan pemerintah hanya menyediakan peraturan dan menindak mereka yang melanggar peraturan tersebut.

John Locke dan Gagasannya dalam Revolusi Perancis

Untuk menghindari terjadinya kesewenangan dan penyelewengan dari pihak pemegang kekuasaan, perlu adanya pembagian kekuasaan.

Kekuasaan perlu dibagi atas tiga bidang penting yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif

adalah kekuasaan untuk menyusun undang-undang sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan luar negeri.

Negara di dalam pandangan Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya.

Baca juga: 4 Cara Alami Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Pada Tubuh

Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara,

dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara.

Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh Parlemen berdasarkan prinsip mayoritas.

Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur: legistlatif, eksekutif, dan federatif.

Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan

sebab mereka, dengan kekayaannya, paling banyak menyumbangkan sesuatu kepada negara.

Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif terikat kepada tuntutan hukum alam yaitu keharusan menghormati hak-hak dasar manusia.

Unsur eksekutif adalah pemerintah yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan para bawahannya.

Terakhir, unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama, atau menyatakan perang.

Menurut Locke, kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif, di mana

dalam keadaan darurat pihak eksekutif dapat mengambil tindakan yang melampaui wewenang hukum yang dimilikinya.

Di dalam sistem kenegaraan Locke di atas, tetap ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa atas rakyat.

Oleh karena itu, menurut Locke, rakyat memiliki hak untuk mengadakan perlawanan dan menyingkirkan pihak eksekutif dengan kekerasan bila mereka telah bertindak di luar wewenang mereka.

Di sini, rakyat merebut kembali hak yang telah mereka berikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.