Norma Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Beritane – Norma Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu.

Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikanmoto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar.

Pilar Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait.

Dan perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran.

Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor.

Maka perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi.

Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 30-58 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1. memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer.

Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur.

Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan.

Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait.

Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor.

Dengan demikian Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat.

Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

Norma dalam Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS).

Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAN-S/M Provinsi dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar.

Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu.

BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi.

Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan.

Maka BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial).

Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka. dan terukur untukmenjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi.

Dan dalam rangka memastikan proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar (POS). sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi.

POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi.

untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Agar tagline Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M profesional, tepercaya, dan terbuka.

Maka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus berpedoman kepada norma-norma yang sesuai dengan tujuan dan fungsi akreditasi.

Norma-norma ini harus menjadi pegangan dan komitmen bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses akreditasi.

Berikut ini Norma dalam pelaksanaan akreditasi

1. Kejujuran

Dalam menyampaikan data dan informasi dalam pengisian instrument akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.

pihak sekolah/madrasah harus secara jujur menyampaikan semua data dan informasi yang dibutuhkan.

Sekolah/madrasah harus memberikan kemudahan administratif dengan menyediakan data yang diperlukan.

mengizinkan tim asesor untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan warga sekolah/madrasah, dan pengkajian ulang data pendukung.

Proses verifikasi dan validasi data serta penjaringan informasi lainnya oleh tim asesor harus dilaksanakan dengan jujur dan benar.

sehingga semua data dan informasi yang diperoleh bermanfaat dan objektif.

Dengan demikian dapatdihindari kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang menyesatkan atau merugikan pihak mana pun.

2. Independensi

Sekolah/madrasah dalam melaksanakan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.

harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun serta bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

Demikian pula halnya dengan tim asesor dalam melakukan visitasi, juga harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun.

Asesor tidak diperbolehkan untuk menerima layanan dan pemberian dalam bentuk apa pun sebelum, selama, dan sesudah proses visitasi. yang mungkin akan berpengaruh terhadap hasil visitasi.

Keputusan tim asesor harus bebas dari pertentangan kepentingan, baik dari pihak sekolah/madrasah maupun tim asesor itu sendiri.

3. Profesionalisme

Sekolah/madrasah harus memahami Pedoman dan Perangkat Akreditasi agar dapat mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung (IPDIP).

Asesor harus:

(a) memahami ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi,

(b) memiliki kecakapan dalam menggunakan perangkat akreditasi sekolah/madrasah,

(c) memberikan penilaian secara objektif, dan

(d) memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan,pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah.

4. Keadilan

Dalam pelaksanaan tugas, asesor harus memperlakukan sekolah/madrasah dengan tidak memandang apakah status sekolah/madrasah negeri atau swasta.

besar atau kecil, terakreditasi maupun belum, di perkotaan, pedesaan maupun daerah 3T. Sekolah/madrasah harus dilayani secara adil dan tidak diskriminatif.

5. Kesejajaran

Semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar.

Data dan informasi yang diberikan oleh setiap responden dalam proses akreditasi sekolah/madrasah memiliki kedudukan yang sama.

6. Keterbukaan

Sekolah/madrasah harus secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah.

BAP-S/M dan asesor harus transparan dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur atau mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi.

7. Bertanggung jawab

Data dan informasi yang disampaikan oleh sekolah/madrasah maupun hasil penilaian asesor harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Bebas intimidasi

Dalam pelaksanaan akreditasi, BAP-S/M, asesor, dan warga sekolah/madrasah dalam pelaksanaan akreditasi bebas intimidasi oleh pihak mana pun.

BAP-S/M dan asesor tidak diperkenankan melakukan intimidasi kepada pihak sekolah/madrasah yang dapat memengaruhi objektivitas hasil akreditasi.

9. Menjaga kerahasiaan

BAP-S/M dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi.

Data dan informasi hasil akreditasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi.

Adapun Norma Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah selengkapnya dapat Anda unduh di sini.

Baca: POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Terbaru

Demikianlah Info Norma Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/ Madrasah, semoga bermanfaat.

Bagi anda yang menginginkan artikel terbaru dari beritane.com. silahkan klik pada Notify me of new post by email yang ada di bawah artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.