Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Beritane.com – Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. 

Setiap kebijakan pendidikan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi khusus daerah agar dapat menciptakan pembangunan pendidikan yang adil dan merata.

Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil. daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain

Pedoman Penetapan Daerah Khusus

Penetapan Daerah Khusus bertuju-an untuk:

a. memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.
b. acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah.

Adapun dalam Penetapan Daerah Khusus dilaksanakan dengan prinsip:
a. efektivitas;
b. efisiens;
c. transparan;
d. akuntabel;
e. keadilan; dan
f. cepat dan tepat. 

Efektivitas yaitu penetapan Daerah Khusus diupayakan dapat mengoptimalkan hasil, pengaruh, dan daya guna intervensi kebijakan pendidikan di Daerah Khusus.

Efisiensi yaitu penetapan Daerah Khusus dipilih menggunakan mekanisme prioritas untuk menentukan daerah paling terpencil dan terbelakang

dengan mempertimbangkan daerah dengan komunitas adat terpencil, daerah yang berbatasan dengan negara lain, dan daerah yang berada di pulau kecil dan terluar.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penetapan Daerah Khusus.

Akuntabel yaitu penetapan Daerah Khusus menggunakan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keadilan yaitu penetapan Daerah Khusus memperhatikan keseimbangan distribusi kewenangan dengan pendanaannya. dan/atau keseimbangan distribusi hak dengan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Cepat dan tepat yaitu penetapan Daerah Khusus karena kondisi bencana alam, bencana sosial, bencana dan keadaan darurat lainnya. harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Daerah Khusus ditetapkan berdasarkan pada kondisi:
a. geografis
b. kedaruratan.

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi geografis dilakukan dengan menggunakan data:
a. daerah terpencil atau terbelakang.
b. daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil.

c. daerah berbatasan dengan negara lain.
d. daerah pulau terkecil dan terluar.

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan menggunakan data:
a. daerah yang terdampak bencana alam.
b. daerah yang terdampak bencana sosial.
c. daerah dalam keadaan darurat.

Baca Juga: Panduan Manajemen Kebersihan Mensturasi Bagi Guru dan Orang Tua

Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan, yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 dapat Anda unduh di sini.

Penetapan Daerah khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 581 /P/2020. Anda dapat mengunduhnya di sini.

Sedangkan penetapan Daerah khusus Berdasarkan Kondisi Geografis ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 580 /P/2020. Anda dapat mengunduhnya di sini.

Demikian informasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. Semoga bermanfaat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.