Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020

Beritane.com – Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan.

Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra.

Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM.

Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.

Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan.

Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT.

Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK).

Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Adanya program Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.

Pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat. terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.

Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;

2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;

3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan

4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat program Sembako adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;

4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pelaksanaan program Sembako harus memenuhi prinsip:

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;

2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;

3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;

4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;

5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;

6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;

7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan

8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Penerima Manfaat

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako,

yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).

DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Pengurus KPM

2. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

4. Nomor rekening bansos, jika ada

5. Nomor KKS, jika ada

6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)

7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada

8. Tempat lahir dari Pengurus KPM

9. Tanggal lahir dari Pengurus KPM

10. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM

11. Nomor peserta PKH, jika ada

12. Status PKH, jika ada

13. Nama kepala keluarga

14. Nama anggota keluarga lainnya

15. Alamat tinggal keluarga

16. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Jika salah satu kode wilayah kosong karena tidak tersedianya data, agar dapat diisi dengan kode ”999”.

Unit penerima manfaat program Sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program Sembako perlu ditentukan satu (1) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan.

Baca Juga:

1. PP 88 Tentang Kesehatan Kerja

2. PMK Dana Desa

Bagi anda yang membutuhkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, selengkapnya dapat anda unduh di sini.

Demikian informasi Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.