Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Beritane.com – Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan  sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l8 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat

terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-I9) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas

lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,

sehingga diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9)

termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9).

Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja,

pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Dacrah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Peraturan Pemerntah Nomor 21 tahun 2020

Karena alasan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020.

Tentang “Pembetasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9)”.

Peraturan Pemerntah Nomor 21 tahun 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan 2 hal, yaitu:

1. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat. dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik,ekonomi, sosial, budaya. pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

2. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu. sehingga perlu dilakukanupaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sedangkan dalam Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Selain itu Pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan
pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.

Baca Juga: Bagaimana Cara Mencegah Penyebaran COVID-19?

Demikian informasi terkait Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang diatur melalui PP Nomor 21Tahun 2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.