Pengelolaan Dana Desa Permenkeu Terbaru

Beritane.com – Pengelolaan Dana Desa Permenkeu Terbaru

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut rincian Dana Desa setiap desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengeloaan Dana Desa.

Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yan gdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota,

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu / PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2020

yang menyatakan ketentuan Iebih lanjut mengenai tatacara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Permenkeu (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pclaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020

meliputi: penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan pemantauan serta evaluasi.

Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:

a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;

b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelo]aan Dana Transfer Umurn, dan

c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa Permenkeu Terbaru

Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: Alokasi Dasar; Alokasi Afirmasi; Alokasi Kinerja; dan Alokasi Formula.

Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dan anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

Dan Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Sedangkan Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagaimanakah mekanisme Pencairan / Penyaluran Dana Desa Tahun 2020?

Dana Desa tahun 2020 disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKID.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dan bupati/wali kota.

Pencairan / Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagi anda yang membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu / PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa selengkapnya, dapat mengunduhnya di sini

Demikian informasi tentang Pengelolaan Dana Desa Permenkeu Terbaru, semoga bermanfaat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.