SE BKN Nomor 10/SE/IV/2020

Beritane.com – SE BKN Nomor 10/SE/IV/2020.

Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji PNS atau

Sumpah/Janji Jabatan melalui Media Elektronik/Teleconference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. 

Hal ini dialkukan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020

tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona dan

agar pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat berjalan optimal,

perlu memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

SE BKN Nomor 10/SE/IV/2020

Maksud dan Tujuan Edaran ini yaitu:

a. sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau

sumpah/janji jabatan melalui media elektronik/ teleconference pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

b. untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau

sumpah/janji jabatan PNS pada instansi pemerintah, khususnya pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

Baca Juga: Protokol Isolasi Diri dalam Penanganan Covid-19

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, yang meliputi:
a. Susunan acara;
b. Kehadiran para pihak; dan
c. Tahapan pelaksanaan.

c. Pengaturan terkait pihak yang hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan dilakukan sebagai berikut:

1) Pejabat yang melantik dapat hadir secara fisik pada tempat/venue pelantikan maupun hadir secara jarak jauh/virtual;

2) Calon PNS atau PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji hadir secara jarak jauh/virtual atau hadir secara fisik jika jumlahnya sedikit;

3) Rohaniwan sesuai agama dan/atau kepercayaan dari Calon PNS atau PNS yang akan dilantik, hadir secara fisik;

4) 2 (dua) orang saksi, hadir secara fisik;

5) Pembaca Keputusan, hadir secara fisik;

6) Petugas penandatangan Berita Acara atau petugas protokol lainnya, hadir secara fisik;

7) Perwakilan Calon PNS atau PNS yang akan dilantik secara simbolik, hadir secara fisik; dan

8) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/venue pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus memperhatikan physical distancing dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.

Baca Juga: Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020

d. Tahapan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan antara lain sebagai berikut:

1) Pengecekan kehadiran peserta pelantikan yang akan dilantik baik secara fisik maupun secara virtual;

2) Layar Utama/Main Screen digunakan untuk menampilkan pejabat yang melantik, Calon PNS atau PNS yang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan. rohaniwan, dan 2 (dua) orang saksi;

3) Pembaca Keputusan membacakan nama dan jabatan Calon PNS atau PNS yang dilantik baik yang hadir secara fisik. pada tempat/venue pelantikan maupun hadir secara jarak jauh/virtual;

4) Rohaniwan mendampingi perwakilan Calon PNS atau PNS pada saat mengucapkan kata-kata sumpah/janji. kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik;

5) Calon PNS atau PNS yang dilantik atau diambil sumpah/janji yang hadir secara jarak jauh/virtual wajib mengucapkan kata-kata sumpah/janji. kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik;

6) Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dilakukan oleh perwakilan Calon PNS atau PNS yang dilantik dan 2 (dua) saksi. serta Pejabat yang melantik; dan

7) Tahapan lainnya sesuai kebutuhan instansi masing-masing.

e. Bunyi/lafal sumpah/janji, naskah pelantikan, berita acara pelantikan, dan hal lain terkait pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang diatur dalam Surat Edaran ini. berlaku juga bagi non PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020, selengkapnya dapat Anda unduh disini

Demikian informasi terkait SE BKN Nomor 10/SE/IV/2020. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.