Standar Pengelolaan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

Beritane.com – Standar Pengelolaan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

Setiap satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional memerlukan Standar Pengelolaan.

Standar Pengelolaan SMK/MAK memuat sepuluh komponen yaitu

(1) Visi, Misi, dan Tujuan,

(2) Rencana Kerja Jangka Menengah,

(3) Rencana Kerja Tahunan,

(4) Kepemimpinan,

(5) Budaya,

(6) Pelaksanaan,

(7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal,

(8) Pengawasan,

(9) Akuntabilitas, dan

(10) Sistem Informasi Manajemen.

Melalui pemenuhan Standar Pengelolaan ini diharapkan SMK/MAK mampu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam

rangka menyiapkan kualitas lulusan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha/industri pada masa mendatang.

Pengertian

1. Standar Pengelolaan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat SMK/MAK agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

2. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat MBS/M adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan dan

tanggung jawab kepada sekolah/madrasah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dengan melibatkan partisipasi langsung pemangku kepentingan untuk

meningkatkan mutu sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah

di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN. atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

5. Ekosistem Satuan Pendidikan adalah hubungan fungsional antar komponen sekolah/madrasah yang meliputi guru, orang tua/wali, keluarga, alumni/ikatan alumni,

organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat yang membentuk sekolah/madrasah sebagai tempat peserta didik belajar.

6. Pemberdayaan Masyarakat adalah pendayagunaan peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dalam rangka memperbaiki akses,

mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah/madrasah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Standar Pengelolaan SMK/MAK

Standar Pengelolaan ini menggunakan pendekatan MBS/M yang mendorong penyelenggaraan SMK/MAK dikelola secara efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kebijakan nasional dan karakteristik SMK/MAK.

Penerapan MBS/M mendorong kemandirian SMK/MAK dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal,

dukungan partisipasi masyarakat dan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan keunggulan dan ciri khas SMK/MAK.

Dalam penerapan MBS/M diharapkan satuan pendidikan dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan pendidikan dan

mewujudkannya melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, atas prakarsa bersama dalam membuat keputusan dan penerapannya.

MBS/M harus berimbas pada peningkatan suasana dan proses pembelajaran yang berpengaruh terhadap terwujudnya pencapaian kompetensi.

A. Peranan Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu SMK/MAK

Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK yang dilakukan dengan efektif dan efisien terhadap penggunaan berbagai sumberdaya yang tersedia,

memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan mutu proses kegiatan dan hasil pendidikan SMK/MAK.

B. Prinsip Pengelolaan SMK/MAK

Pengelolaan SMK/MAK, dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip MBS/M sebagai berikut:

1. Kemandirian.

SMK/MAK berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan

mengacu pada peraturan yang berlaku dalam meningkatkan mutu belajar peserta didik.

2. Keadilan.

SMK/MAK melaksanakan pengelolaan berdasarkan skala prioritas sumber daya SMK/MAK untuk kepentingan peningkatan mutu SMK/MAK dan

memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga SMK/MAK untuk ikut meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

3. Keterbukaan.

Seluruh warga SMK/MAK dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumberdaya di SMK/MAK dan

terjadi penyebarluasan informasi dan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh SMK/MAK.

4. Kemitraan. Standar Pengelolaan SMK/MAK

SMK/MAK melakukan jalinan kerja sama antara sekolah/madrasah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi maupun dunia usaha/industri,

yang dalam hal ini SMK/MAK dan masyarakat dalam posisi sejajar untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan,

termasuk didalamnya bekerjasama dengan komunitas orang tua peserta didik, lembaga pemerintahan, komunitas masyarakat sipil penggiat pendidikan, komunitas keagamaan.

5. Partisipatif.

Keikutsertaan semua pemangku kepentingan/Ekosistem Satuan Pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan dan pembuatan keputusan,

dapat dilakukan melalui prosedur formal atau insidental dapat berbentuk sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis, dan

membagikan pengalaman dan praktik baik kepada SMK/MAK berbagai proses atau strategi yang terkait dengan penanaman dan

penumbuhan karakter sehingga orangtua juga dapat dijadikan teladan dalam penguatan Pendidikan karakter di SMK/MAK.

6. Efisiensi.

SMK/MAK melaksanakan program atau kegiatan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan berdasarkan prioritas.

7. Akuntabilitas.

Pertanggungjawaban pencapaian tujuan SMK/MAK kepada warga SMK/MAK, masyarakat/komite sekolah/madrasah dan Dinas Pendidikan dilakukan secara tertulis.

C. Dimensi Pengelolaan

Standar Pengelolaan mencakup berbagai dimensi berikut ini:

1. Sumber daya manusia Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memfasilitasi setiap pendidik dan tenaga kependidikan

untuk memperoleh layanan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi sehingga dapat melakukan kewajiban dengan baik dan

memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengelolaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk menunjang efektifitas proses pengelolaan sarana dan prasarana SMK/MAK dan proses pembelajaran.

3. Keuangan

Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan pendanaan.

Dan Pengelolaan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam menjalankan mekanisme keuangan secara akuntabel. transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan SMK/MAK dapat menghitung biaya dan mengatur dana yang dibutuhkan. sekaligus memprediksi potensi pendanaan yang belum bisa terpenuhi.

Selain membuat pemetaan sumber pendanaan yang ada, SMK/MAK mencari sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan meliputi investasi, operasi pendidikan, bantuan pendidikan, beasiswa, dan personal.

D. Komponen Pengelolaan

Standar Pengelolaan meliputi 10 (sepuluh) komponen penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Setiap SMK/MAK merumuskan visi, misi, dan tujuan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah dan

Rencana Kerja Tahunan dengan mempertimbangkan saran dari komite sekolah/madrasah dan partisipasi masyarakat.

2. Rencana Kerja Jangka Menengah

Kepala SMK/MAK membuat Rencana Kerja Jangka Menengah untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Guru.

3. Rencana Kerja Tahunan

Kepala SMK/MAK membuat Rencana Kerja Tahunan yang harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Guru.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan Kepala SMK/MAK dalam mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif.

Implementasi kepemimpinan perlu mempertimbangkan serta menyesuaikan dengan bentuk dan jenis program kejuruan, kondisi sosial, budaya dan letak geografis.

Standar Pengelolaan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 selengkapnya dapat anda unduh di sini.

Baca Juga:

1. Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

2. Standar Proses SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

3. Standar Isi SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

4. Standar Penilaian SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

5. Standar PTK SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

6. Standar Sarpras SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

7. Standar Pembiayaan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018

Demikianlah ulasan terkait Standar Pengelolaan SMK/MAK Sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Bagi Anda yang menginginkan artikel terbaru dari beritane.com. silahkan klik pada Notify me of new post by email yang ada di bawah artikel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.